KESUMAPUTRA.ID

Tindakan Kebiri Kimia Merupakan Pelanggaran HAM

55

Pada tanggal 07 Desember 2020 Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan teknis tentang pelaksanaan tindakan kebiri kimia kepada terpidana pelaku kekerasan seksual kepada  anak.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 70 Tahun 2o2o Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (selanjutnya disebut PP Kebiri Kimia).

PP Kebiri Kimia ini merupakan aturan turunan dari Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak).

Pada Pasal 2 ayat (1) PP Kebiri Kimia tersebut disebutkan bahwa Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap Pelaku Persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kemudian dijelaskan juga bahwa Pelaku Persetubuhan adalah terpidana atau orang yang telah selesai menjalani pidana pokok atas tindak pidana persetubuhan kepada Anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dengan demikian Perlu diketahui, dimengerti, dan dipahami dalam kaitanya dengan UU Perlindungan Anak bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang memungkinkan dikenakan hukuman tindakan berupa kebiri kimia, hanyalah tindak pidana yang tergolong sebagai persetubuhan.

Foto: Kebiri Kimia

Lalu, apa itu Tindakan Kebiri Kimia?

Pasal 1 ayat (2) PP Kebiri Kimia menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi.

Kemudian mengutip dari Klikdokter.com disebutkan bahwa Kebiri kimia merupakan tindakan yang dilakukan untuk menurunkan kadar testosteron pria menggunakan obat. Testosteron adalah hormon yang memengaruhi libido atau nafsu seks pria. [1]

Sederhananya adalah kebiri kimia adalah tindakan yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan nafsu seks pria. Oleh karenanya menurut Penulis hal tersebut dapat menyiksa orang yang dikebiri kimia secara psikis, karena seorang yang secara alamiah diberikan nafsu seks oleh Tuhan namun dicabut oleh Negara.

Lalu, apakah Tindakan Kebiri Kimia HAM?

Sehubungan dengan pernyataan tersebut, khususnya elemen perlindungan hak asasi manusia, secara konstitusional negara Indonesia telah menjamin, menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi Hak Asasi Manusia. Sebelum dilakukan perubahan, UUD NRI 1945 dapat dikatakan tidak mencantumkan secara tegas mengenai jaminan Hak Asasi Manusia. Tetapi setelah UUD NRI 1945 diamandemen, terutama amandemen kedua tahun 2000, ketentuan mengenai HAM dalam UUD NRI 1945 telah mengalami perubahan yang mendasar. UUD NRI 1945 perubahan ini telah memuat materi HAM yang diatur dalam Bab XA Pasal 28A ayat (1) sampai dengan Pasal 28J ayat (2). Kelahiran Bab XA ini mengangkat UUD NRI 1945 sejajar dengan negara-negara lain dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945 secara eksplisit menyatakan: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan hak untuk tidak disiksa adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non- derogable rights). Walaupun hak untuk bebas dari penyiksaan atau hak untuk tidak disiksa sudah dilindungi dan dijamin oleh Konstitusi sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, tetapi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak terlihat adanya perlindungan terhadap hak konstitusional tersebut karena adanya hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia. Oleh karena hal hal tersebut, menurut hemat Penulis Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan penyiksaan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

REFRENSI:

  1. KLIKDOKTER. Cara Kerja dan Efek Kebiri Kimiawi Terhadap Pria, melalui https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3631797/cara-kerja-dan-efek-kebiri-kimiawi-terhadap-pria. Diakses pada 13 Januari 2021.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 70 Tahun 2o2o Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
  4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baca juga artike terkait HAM (Hukuman Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kumpulan Peraturan Hak Asasi Manusia)

Leave A Reply

Your email address will not be published.