KESUMAPUTRA.ID

Hukuman Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

47

Hukuman Mati – Pada awal Desember 2020 warga Indonesia dikagetkan dengan fakta bahwa Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (JPB) ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (JPB) menerima suap senilai Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar Rupiah) dari “fee” pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Jabodetabek.[1]

Peristiwa tersebut tentunya membuat masyarakat Indonesia murka kepada Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (JPB) yang sanggup menari diatas mayat korban Covid-19 dan mulai saat itu narasi untuk menghukum mati pelaku tindak pidana korupsi mulai ramai diperbincangkan diberbagai lapisan masayarat. Tidak sedikit masyarakat yang pro, namun ada juga masyarakat yang kontra terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Hukuman Mati

Jika kita berbicara tentang hukuman mati tentu tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia, tujuan pemidananaan dan relevansi hukuman mati dan menimbulkan efek jera. Dan ketiga hal tersebut akan saya uraian seperti dibawah ini:

Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia

pertama kita akan dihadapkan dengan persoalan hak asasi manusia, yakni tepatnya hak untuk hidup. Dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1995) disebut bahwa:[2]

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut menegaskan hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non- derogable rights). Selain itu hal dasar yang perlu kita pahami adalah bahwa salah satu sifat hak asasi adalah tidak dapat dicabut (inalienable). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.[3]

Hukuman Mati dan Tujuan Pemidanaan di Indonesia

Selain persoalan hak asasi manusia tampaknya hukuman mati juga tidak sesuai lagi dengan sistem pemidanaan modern karena sistem pemidanaan yang sangat menekankan pada unsur “balas dendam” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsep ini bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan tersebut tidak lagi menjadi acuan utama di Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 013/PUU-I/2003.[4]

“Bahwa asas non-retroaktif lebih mengacu kepada filosofi pemidanaan atas dasar pembalasan (retributive), padahal asas ini tidak lagi merupakan acuan utama dari sistem pemidanaan di negara kitayang lebih merujuk kepada asas preventif dan edukatif”.

Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menekankan bahwa narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak boleh dihukum mati. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan seorang melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Relevansi Hukuman Mati Dan Pemberian Efek Jera

Selanjutnya Institute For Criminal Justice Reform dalam laporannya menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman mati sama sekali tidak mempunyai dampak positif terhadap pemberantasan korupsi di suatu negara. Hal ini terbukti berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2019, negara-negara yang menduduki peringkat puncak atas keberhasilannya menekan angka korupsi nyatanya tidak sama sekali memberilakukan pidana mati sebagai pemidanaan bagi tindak pidana korupsi seperti Denmark, Selandia Baru, dan Finlandia. Kemudian Singapura yang juga tidak menerapkan hukuman mati untuk kasus korupsi berhasil menjadi negara dengan ranking IPK tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sebaliknya, negara-negara yang masih menerapkan pidana mati termasuk untuk kasus korupsi malah memiliki nilai IPK yang rendah dan berada di ranking bawah termasuk Indonesia (peringkat 85), Cina (peringkat 80), dan Iran (peringkat 146).[5]

Berdasarkan pemaparan diatas maka menurut penulis upaya yang tepat dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah bukan dengan menghukum mati para koruptor namun pemerintah haru memperbaiki sistem pengawasan (internal dan eksternal) → akuntabel, transparan, profesional dan memperbaiki ketentuan hukum acara terkait penyitaan, perampasan aset dan pemiskinan para koruptor.

Baca juga artikel terkait pemidanaan (Tindakan Kebiri Kimia Merupakan Pelanggaran HAM)

Refrensi:


[1] Tempo. Mensos Juliari Batubara Jadi Tersangka Kasus Bansos Covid-19, Simak Kekayaannya. https://nasional.tempo.co/read/1412062/mensos-juliari-batubara-jadi-tersangka-kasus-bansos-covid-19-simak-kekayaannya/full&view=ok. Diakses pada 15 Desember 2020.

[2] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3] Rhona K.M. Smith, “Hukum Hak Asasi Manusia”, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2008, halaman 11.

[4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003, halaman 38,

[5] ICJR, Hentikan Narasi Populis Pidana Mati untuk Tindak Pidana Korupsi, https://icjr.or.id/hentikan-narasi-populis-pidana-mati-untuk-tindak-pidana-korupsi/. Diakses pada 15 Desember 2020.

Leave A Reply

Your email address will not be published.